Sosialisasi Aplikasi IDIS ASN dan Monev SKP Tingkatkan Kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Sosialisasi Aplikasi IDIS ASN dan Monev SKP Tingkatkan Kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Badan Kepegawaian Daerah | 17 Jul, 2025 | 142X Dilihat

Jayapura, 17 Juli 2025* – Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional IX Jayapura, menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan teknis pengoperasian aplikasi IDIS ASN serta monitoring dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula lantai 3 Kantor BKD Provinsi Papua, Kamis (17/7/2025).

Acara dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya Provinsi Papua, Mathias Benoni Mano, S.Par.,M.Kp, yang mewakili Penjabat (Pj.) Gubernur Papua. Dalam sambutannya, Mathias Benoni Mano menekankan pentingnya disiplin sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas. “Disiplin merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui kegiatan ini, diharapkan komitmen kita dalam membangun aparatur yang berintegritas dan bertanggung jawab semakin kuat,” ujarnya.

Sosialisasi ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian dan operator SKP dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan ASN dalam menggunakan aplikasi IDIS ASN, serta melakukan monitoring dan evaluasi SKP 2024. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan fitur-fitur aplikasi IDIS ASN, tata cara pengisian dan pengunggahan data, serta teknik monitoring dan evaluasi SKP.

Dengan peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam penggunaan aplikasi IDIS ASN dan monev SKP, diharapkan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat semakin meningkat dan optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Share: